SUMPAH PEMUDA DAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA

A. Latar Belakang

Hasrat untuk meraih kemajuan bangsa Indonesia muncul ketika banyak pemuda telah mengecap bangku sekolah, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, munculnya surat kabar telah memupuk kesadaran berbangsa dari seluruh lapisan masyarakat bumiputra. Kesadaran ini makin tampak dengan banyaknya organisasi kaum muda, yang mengarahkan tujuannya untuk membentuk suatu bangsa dan negara yang merdeka.

Kaum muda terpelajar mempunyai peranan yang cukup penting bagi kesadaran untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan berbangsa. Dalam catatan sejarah dapat diingat bagaimana peran para pemuda dan kaum terpelajar. Hal ini tampak jelas terutama setelah dilaksanakan Politik Etis di Indonesia. Dibukanya program edukasi telah membuka jalan lahirnya kaum muda terpelajar yang kemudian menggerakkan kesadaran kebangsaan sehingga melahirkan gerakan kebangkitan nasional di Indonesia. Puncaknya adalah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda yang telah meneguhkan tiga pilar jati diri keindonesiaan: tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.

Setelah berhasil menggelorakan Sumpah Pemuda, hampir setiap momen perubahan dan pembaharuan di Indonesia tidak pernah lepas dari peran pemuda. Sebut saja peristiwa Proklamasi Indonesia, penumpasan G30S/PKI dan lahirnya Orde Baru serta gerakan reformasi tahun 1998, kaum muda tampil sebagai penggerak dan pelopor. Peranan mereka dapat menentukan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tetapi sayang dalam kehidupan dewasa ini nilai-nilai kepeloporan kaum muda terpelajar itu tidak sepenuhnya dapat dipahami dan diteladani oleh para remaja, pemuda, dan juga kaum terpelajar, kecuali sebagian kecil. Marilah kita perhatikan gejala dan kehidupan yang nampak pada remaja dan masyarakat kita di berbagai daerah dewasa ini. Munculnya perilaku anarkis di kalangan remaja, tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan rapuhnya rasa nasionalisme. Tidak sedikit di antara remaja kita yang lebih gandrung dengan budaya dan produk luar negeri ketimbang mencintai budaya dan produk negeri sendiri, juga munculnya rasa etnosentrisme hampir dapat kita jumpai di berbagai daerah.

Penggunaan Bahasa Indonesia yang mulai rusak-rusakan. Penolakan terhadap seorang pemimpin karena tidak berasal dari suku bangsa yang sama, atau karena perbedaan keyakinan, masih merupakan hal yang sering kali dapat kita lihat dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Hal ini sebagai indikator rendahnya semangat nasionalisme dan jati diri keindonesiaan di lingkungan masyarakat kita.

Sehubungan dengan problem kehidupan remaja dan masyarakat yang mulai melemah semangat keindonesiaannya, penting untuk merevitalisasi nilai-nilai kepeloporan para pemuda yang telah menggelorakan nasionalisme serta prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.    Bagaimana latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda?

2.    Apa yang menjadikan Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan?

3.    Bagaimana proses penguatan jati diri keindonesiaan?

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Sumpah Pemuda

Adanya pendidikan/sekolah-sekolah kaum pribumi akan memunculkan kaum terpelajar. Kaum muda terpelajar inilah kemudian memelopori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Hal ini juga dipacu oleh adanya surat kabar-surat kabar yang sudah terbit saat itu sehingga mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkembanglah masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Dalam periode pergerakan kebangsaan ini telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan monumental, yakni peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai klimaks dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada uraian ini kita akan belajar tentang makna nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan berbangsa, terutama dalam rangka memperkukuh jati diri keindonesiaan.

1. Politik Etis sebagai Pintu Pembuka Pendidikan Modern

Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era Politik Etis, yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916). Ada tiga program Politik Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan.

Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.

Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya barat sebagai model pendidikan modern merupakan tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu hanya saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada sektor swasta Belanda.

Adanya pendidikan gaya Barat itu membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia/Indonesia. Pengaruh pendidikan Barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memunculkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual bumiputra itu disebut “priyayi baru” yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Pendidikan dan pers itu pula menjadi sarana untuk menyalurkan ide-ide dan pemikiran mereka yang ingin membawa kemajuan, dan pembebasan bangsa dari segala bentuk penindasan dari kolonialisme Belanda. Mereka tidak memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau apa pun karena mereka adalah bumiputra.

2. Pers Membawa Kemajuan

Pada awal abad ke-20, para priyayi baru menuangkan gagasannya melalui pers (media cetak) mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan, yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat bumiputra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kata kemajuan menjadi populer pada saat itu. Kemajuan saat itu diartikan dengan pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan hidup. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Orang-orang pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Indo seperti H.C.O. Clockener Brousson dari Bintang Hindia, E.F. Wigger dari Bintang Baru, dan G. Francis dari Pemberitaan Betawi.

Pada abad itu penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. Dalam perkembangannya kaum bumiputra juga mengambil bagian. Mereka pada mulanya magang pada jurnalis Indo dan Tionghoa, kemudian peran mereka meningkat sebagai redaktur surat kabar orang Indo dan Tionghoa. Bermula dari itulah para bumiputra itu mendirikan sendiri penerbitan surat kabar mereka. Penerbit bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada pertengahan abad ke-20 adalah R.M. Tirtoadisuryo, F.D.J. Pangemanan, dan R.M. Tumenggung Kusuma Utaya, sebagai redaktur Ilmoe Tani, Kabar Perniagaan, dan Pewarta Prijaji.

Di Surakarta R. Dirdjoatmojo menyunting Djawi Kanda yang diterbitkan oleh Albert Rusche & Co., di Yogyakarta Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai redaktur jurnal berbahasa Jawa, Retnodhoemillah diterbitkan oleh Firma H. Buning. Bermunculannya media cetak itu segera diikuti dengan munculnya sejumlah jurnalis bumiputra lainnya. Mereka adalah R. Tirtodanudja dan R. Mohammad Jusuf. Keduanya adalah redaktur Sinar Djawa, yang diterbitkan Honh Thaij & Co. Djojosudiro, redaktur Tjahaja Timoer yang diterbitkan di Malang oleh Kwee Khaij Khee.

Di Bandung Abdul Muis sebagai redaktur Pewarta Hindia yang diterbitkan oleh G. Kolff & Co. Para jurnalis bumiputra itulah yang memberikan wawasan dan ”embrio kebangsaan” melalui artikel, komentar-komentar mereka dalam surat pembaca, dan mengungkapkan solidaritas diantara mereka dan para pembaca yang sebagian besar adalah kaum muda terpelajar. Misalnya Pewarta Prijaji yang disunting oleh R.M.T. Kusumo Utoyo seorang Bupati Ngawi, yang menyerukan persatuan di kalangan priyayi. Mereka juga mendapatkan dukungan dari simpatisan dan pelanggan dengan 15 cabang di Jawa, Madura, dan Sumatera.

Sementara itu pergerakan kebudayaan “cetak” mulai masuk di beberapa kota kolonial lain, seperti Surabaya, Padang, dan Semarang. Kebudayaan cetak mempermudah kaum terdidik untuk memperoleh informasi. Pada tahun 1901, sebuah majalah bulanan Insulinde diterbitkan atas kerja sama para terpelajar di Kota Padang dengan guru-guru Belanda di sekolah raja (Kweekschool) Bukittinggi, terutama van Ophuysen, ahli bahasa Melayu. Ketua redaksi majalah itu adalah Dja Endar Muda, seorang wartawan keturunan Tapanuli yang juga telah menerbitkan surat kabar Pertja Barat dan majalah bulanan berbahasa Batak, Tapian Nauli. Majalah Insulinde itu disebarkan ke seluruh Sumatera dan Jawa. Majalah itulah yang pertama memperkenalkan slogan “Kemajuan” dan “Zaman Maju”.

Beberapa surat kabar yang kemudian membawa kemajuan bagi kalangan pribumi yaitu Medan Prijaji (1909-1917) dan juga terbitan wanita pertama yang terbit berkala yaitu Poetri Hindia (1908-1913). Seorang editornya yang dikenal yaitu R.M. Tirtoadisuryo memuat tentang tulisannya, bahwa untuk memperbaiki status dagang “pedagang bangsa Islam”, perlu ada organisasi yang anggota-anggotanya terdiri atas para pedagang sehingga “orang kecil tidak bisa dikalahkan karena mereka bersatu”. Ia kemudian dikenal sebagai pendiri Sarekat Dagang Islamijah atau lebih dikenal dengan Sarekat Dagang Islam (SDI)

.

3. Bangkitnya Nasionalisme

Keberadaan kaum muda terpelajar sangat cocok dan responsif terhadap berkembangnya paham-paham baru, apalagi paham yang ikut menggelorakan kemerdekaan. Pada saat itu di Eropa sedang tumbuh subur paham-paham yang terkait dengan kemajuan, kebebasan, kemerdekaan sebagai dampak dari Revolusi Perancis. Paham-paham itu misalnya liberalisme, nasionalisme, sosialisme.

Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme memasuki wilayah Indonesia. Perlu diingat bahwa dengan pelaksanaan Politik Etis telah mendorong lahirnya kaum muda terpelajar. Pemikiran mereka semakin rasional, wawasannya semakin luas dan terbuka sehingga memperlancar berkembangnya paham-paham baru di Indonesia. Paham baru itu misalnya nasionalisme. Paham ini telah mendorong lahirnya kesadaran nasional, kesadaran hidup dalam suatu bangsa, Bangsa Indonesia. Kesadaran ini kemudian mendorong untuk merubah dan menyempurnakan strategi perjuangan bangsa yang selama ini telah dilakukan.

Di samping didorong oleh pelaksanaan Politik Etis sebagai pembuka munculnya kaum terpelajar, peran pers/media cetak, dan paham-paham baru, secara eksternal, munculnya kesadaran nasional itu juga dipicu oleh beberapa peristiwa dunia. Misalnya adanya Gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, Gerakan Nasional di India dan Filipina.

Sekalipun didorong oleh banyak faktor, kesadaran berbangsa dan kebangkitan nasional yang muncul di Indonesia tidak lepas dari bentuk antitesis terhadap penjajahan dan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Kesadaran bersama muncul bahwa untuk melakukan perang melawan kolonialisme dan imperialisme, bentuk dan strateginya harus sudah berubah. Bentuk diplomasi dan melalui berbagai organisasi pergerakan dipandang lebih tepat. Dipelopori oleh kaum terpelajar kemudian lahirlah berbagai organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan itu ada yang bercorak sosio-kultural, politik, keagamaan tetapi juga yang sekuler, kedaerahan tetapi ada juga yang nasionalis, ada dari kelompok pemuda tetapi juga ada kelompok perempuan. Dalam strategi ada yang kooperatif dan ada juga non-kooperatif.

B. Sumpah Pemuda sebagai Tonggak Persatuan dan Kesatuan

1. Federasi dan “Front Sawo Matang”

Asas perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para muda terpelajar, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Sebagai contoh Ir. Sukarno. Ia belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Perkembangan PNI memang sangat pesat tetapi belum mampu membangun jaringan dan kerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oleh karena itu, Ir. Sukarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Sukarno pernah membentuk Konsentrasi Radikal pada tahun 1922. Konsentrasi Radikal dimaksudkan merupakan wadah penyatuan para nasionalis dan partai-partai yang diwakilinya.

Gagasan tentang persatuan dan kerja sama antarorganisasi itu sudah lama didengungkan oleh PI. Bahkan “persatuan” menjadi salah satu asas perjuangan PI. Tahun 1926 Moh. Hatta dengan tegas menyatakan perlunya diciptakan “blok nasional” yang terdiri atas partai-partai politik (organisasi-organisasi pergerakan), baik yang berbasis komunis maupun yang nasionalis, (baik yang agamis maupun yang sekuler), guna menghadapi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Namun sayangnya pada tahun 1926 dan awal tahun 1927, PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda dan akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda.

Dengan peristiwa itu, maka tokoh-tokoh pergerakan nasionalis semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Apalagi kondisi politik saat itu yang diwarnai dengan sikap keras dan kejam pemerintah kolonial terhadap organisasi-organisasi pergerakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja sama antara berbagai organisasi pergerakan yang ada. Kebetulan juga pada tahun 1927 telah terbit beberapa surat kabar yang memuat tulisan tentang perlunya mengatasi berbagai perbedaan untuk membangun kerja sama yang lebih kokoh.

2. Cita-cita Persatuan

Pada tanggal 15 November 1925 dilaksanakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, Pelajar-pelajar Minahasa, Sekar Rukun. Dalam pertemuan ini antara lain dibahas tentang rencana kongres pemuda. Kemudian setelah pertemuan ini juga dibentuk sebuah komite dipimpin oleh Tabrani. Komite ini diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan kongres pemuda.

Setelah dilakukan berbagai persiapan maka pada 30 April-2 Mei 1926, diadakannya rapat besar pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan kongres itu adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaan badan sentral ini dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.

Gagasan-gagasan persatuan dibicarakan dan juga dipaparkan oleh para tokoh dalam kongres itu. Sumarto misalnya, tampil sebagai pembicara dengan topik “Gagasan Persatuan Indonesia”. Bahder Djohan tampil dengan topik “Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia”. Nona Adam yang menyampaikan gagasannya tentang “Kedudukan Kaum Wanita”. Djaksodipoero berbicara tentang “Rapak Lumuh”. Paul Pinontoan berbicara tentang “Tugas Agama di dalam Pergerakan Nasional”. Muhammad Yamin berbicara tentang “Kemungkinan Perkembangan Bahasa-Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di Masa Mendatang”.

Gagasan yang disampaikan oleh Yamin dalam kongres itu merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam Lustrum I Jong Sumatranen Bond. Saat itu pidato Yamin mendapat komentar dari Prof. Dr. Hooykes, bahwa kelak Muh. Yamin menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak

.

3. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa

a. Kongres Pemuda I

Dalam Kongres Pemuda I telah muncul kesadaran dan kesepahaman tentang perlunya bahasa kesatuan. Pada saat kongres ini telah diusulkan untuk memutuskan bahasa kesatuan yang pilihannya antara Bahasa Jawa atau Bahasa Melayu. Setelah dipilih satu di antara dua bahasa itu akhirnya dipilih Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan Bahasa Indonesia. Jadi pada akhir Kongres Pemuda I itu sudah disepakati dan diputuskan bahwa bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia. Hanya pada waktu M. Tabrani mengusulkan dan kemudian memutuskan agar Ikrar Pemuda yang mengakui Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda berikutnya. Inilah hasil penting dari Kongres Pemuda I.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan keputusan yang mendasar yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya. Perlu diketahui bahwa usul mengenai bahasa Indonesia itu sebenarnya datang dari M. Tabrani. Semula Muh. Yamin agak keberatan, namun setelah berdiskusi dengan Sanusi Pane dan Adinegoro, disepakati yang diusulkan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang intinya berasal dari bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya.

b. Kongres Pemuda II

Memasuki tahun 1927 perjuangan pemuda mengalami percepatan yang luar biasa. Setiap ide persatuan untuk membebaskan Indonesia ditangkap dengan segera, baik oleh kelompok pemuda bahkan juga kelompok tua. Gerakan semangat dan gelora perjuangan para pemuda ini semakin meningkat untuk merapatkan barisan perjuangan di tanah Hindia, karena didukung oleh bergabungnya tokoh-tokoh dan para pelajar dari Perhimpunan Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air. Di antara mereka adalah Sartono, Moh. Nazif, dan Mononutu. Selama dua tahun itulah para pemuda mengadakan pertemuan secara intensif di Indonesische Clubgebouw.

Pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Dalam kongres ini Ir. Sukarno memberikan ceramah yang dapat menambah semangat para pemuda. Dalam kongres ini juga menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia.

Selanjutnya untuk merealisasikan gagasan fusi semua organisasi itu, PPPI segera mengambil langkah-langkah. Diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Panitia ini akan bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat-rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang menganjurkan dan menguatkan semangat persatuan. Pada bulan Juni 1928, panitia kongres dibentuk. Terpilih sebagai Ketua Kongres Pemuda II adalah Soegoendo Djojopoespito dari PPPI.

Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah semua organisasi pemuda dan mahasiswa, serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Tampak hadir beberapa tokoh pemuda ataupun tokoh senior, seperti: Soegoendo Djojopoespito, Djoko Marsaid, Muh. Yamin, Amir Syarifuddin, Sartono, Kartokusumo, Abdulrahman, Sunario, Kartosuwiryo, S. Mangunsarkoro, Nonan Purnomowulan, Siti Sundari, Muh. Roem, Wongsonegoro, Kasmansingodimedjo, dan A.K. Gani. Kongres itu juga dihadiri perwakilan dari Volksraad dan juga dari pemerintah Hindia Belanda. Diperkirakan yang hadir lebih dari 750 orang.

4. Nilai-nilai Penting Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda dipandang sebagai pengakuan fundamental dari sebuah bangsa yang masih dalam tahap pembentukan. Ia terbentuk melalui kurun yang waktu panjang. Tujuh tahun setelah terbentuknya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun masih dalam tahapan loyalitas kepulauan. Perubahan pesat dan radikal dari organisasi-organisasi pemuda itu mendorong mereka untuk menciptakan persatuan yang lebih luas. Dengan demikian, jelas nilai yang utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan Perhimpunan Indonesia ini sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda.

Para pemuda dengan memahami sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, telah melahirkan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya persatuan. Kiranya dapat cermati bagaimana ratusan tahun bangsa kita berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan. Aceh berjuang, Banten, Mataram, Makassar, Maluku, tetapi gagal karena mereka berjuang di daerahnya sendiri-sendiri. Selanjutnya Patimura, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien juga kandas tidak mampu mengusir penjajah karena tidak ada saling membantu di antara mereka. Mereka belum mampu menjalin persatuan di antara mereka.

Begitu juga di era modern BU, SI, Indische Partij, PSI, PKI, PNI belum berhasil membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Setiap organisasi masih cenderung berjuang dengan organisasinya sendiri. Oleh karena itu, berbagai organisasi pemuda berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan persatuan di antara anak bangsa, minimal di kalangan pemuda. Lahirnya Indonesia Muda diharapkan dapat menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk menciptakan Indonesia Raya, membebaskan diri dari penjajahan, dan akhirnya tercapai kemerdekaan.

Nilai berikutnya, adalah kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia, penguatan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini tercermin dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa dan keikhlasan menjunjung satu bahasa Indonesia. Pernyataan satu nusa, bangsa, dan bahasa Indonesia ini menunjukkan adanya kesadaran yang amat tinggi tentang jati diri dan semangat kebangsaan kita semua sebagai orang Indonesia. Di dalam jati diri dan ruh kebangsaan itu tentu mengandung kemandirian, kalau bangsa ini mandiri berarti berdaulat, berdaulat berarti tidak dijajah orang lain, itulah kemerdekaan.

Di balik peristiwa Sumpah Pemuda, juga terkandung nilai demokrasi. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, persatuan diwujudkan maka langkah-langkah perjuangan pun dilaksanakan. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa perlu ada program-program kebersamaan, saling menghargai, dan rembug bareng di antara komponen bangsa untuk memajukan bangsa. Setelah maju dapat mandiri dan berdaulat. Bahkan dalam strategi politik para pemuda juga mengembangkan sikap saling menghargai baik yang mengambil langkah kooperasi maupun non-kooperasi. Mereka dalam berjuang tidak lagi dengan fisik dan kekerasan tetapi dengan bermusyawarah, berdemokrasi misalnya melalui Volksraad

.

C. Penguatan Jati Diri Keindonesiaan

1. Politik untuk Kesejahteraan dan Kejayaan

Perlu dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda juga diikuti oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan di Indonesia. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama yakni Putri Mardika di Jakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis bumiputera dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Berbagai aktivitas dilakukan oleh organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita Putri Mardika.

Beberapa tokoh yang pernah duduk dalam kepengurusan Putri Mardika, yaitu Sabaruddin, R.A. Sutinah, Joyo Pranoto, Rr. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo. Kartini Fonds, didirikan atas usaha Ny. C. Th. Van Deventer, seorang penasihat Politik Etis. Perkumpulan itu didirikan pada 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Setelah itu, muncul dan berkembang organisasi perempuan di berbagai daerah, juga organisasi-organisasi perempuan sebagai bagian dari organisasi yang sudah ada, seperti organisasi wanita di Muhammadiyah, organisasi wanita di Taman Siswa, organisasi perempuan di BU, dan begitu seterusnya.

Berkembangnya berbagai organisasi wanita tersebut mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Wanita yang mengenyam pendidikan juga semakin banyak. Dengan demikian, wawasan mereka juga semakin berkembang untuk memberi dukungan terhadap organisasi-organisasi pergerakan pada umumnya.

Diadakannya Kongres Pemuda II yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda tersebut nampaknya ikut menyemangati perjuangan organisasi pergerakan perempuan di Indonesia. Seide dengan pelaksanaan Kongres Pemuda II itu kemudian organisasi-organisasi wanita yang telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia itu mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928, di Pendopo Joyodipuro, yang dipimpin oleh Ny. R.A. Sukanto. Kongres itu diprakarsai oleh Ny. Sukoto, Nyi Hajar Dewantara, dan Nn. Suyatin. Kongres itu bertujuan untuk menjalin persatuan di antara perkumpulan wanita, dan memajukan wanita. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I itu dihadiri oleh 30 organisasi wanita. Kongres Perempuan Indonesia I itu merupakan bagian penting bagi Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk mengenang sejarah kongres perempuan maka setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya organisasi itu berubah nama sebagai Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPPI). Perjuangan organisasi itu semakin kuat dengan didirikannya Isteri Sedar dan Isteri Indonesia. Isteri Sedar didirikan oleh Suwarni Pringgodigdo (1930), di Bandung. Organisasi itu bertujuan meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkukuh cita-cita Indonesia Merdeka. Organisasi ini sejalan dengan PNI, yang menolak poligami. Selanjutnya Istri Indonesia didirikan 1932. Organisasi itu didirikan berdasarkan nasionalisme dan demokrasi.

Tujuan Istri Indonesia adalah mencapai Indonesia Raya dan bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh organisasi itu adalah Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan Maria Ulfah Santoso. Kongres Perempuan I dan juga semakin meningkatnya gerakan organisasi wanita telah ikut mendorong bagi kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan. Kejayaan ini dalam rangka menuju cita-cita kemerdekaan.

2. Pemuda yang Berpolitik

Pada mulanya perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain, bahkan tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan yang ada. Pada 1931, orang-orang PNI Baru di Malang mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang bercorak Marhaen. Partindo di Yogyakarta mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (Perpri).

Dari perkumpulan Islam misalnya, berdiri JIB bagian keputrian, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Perserikatan Ulama, Pemuda Persatuan Islam, dan Anshor NU. Dari pemuda Kristen misalnya, lahir Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen, sementara pemuda Katolik melahirkan Mudo Katholik dari partai politik Suluh Pemuda Indonesia, barisan Pemuda Gerindo, Jajasan Obor Pasundan. Perkumpulan lainnya seperti, Taman Siswa, Persatuan Pemuda Teknik, Persatuan Putri Cirebon, Kebangunan Sulawesi, dan Minangkabau. Di dalam organisasi ini para pemuda dapat bersentuhan dengan kegiatan politik sesuai dengan dinamika organisasi induknya.

Dalam gerakannya para pemuda juga melakukan kegiatan kepanduan. Kepanduan itu berasal dari kepanduan Jong Java, Pemuda Sumatera, dan organisasi pemuda lainnya. Di samping itu juga berdiri kepanduan berdasarkan kebangsaan dan keagamaan, seperti Natipy, Hizbul Wathon, Siap, dan Kepanduan Rakyat Indonesia.

Kepanduan itu mengambil asas dari kepanduan dunia, yang berisi tentang memberikan pelajaran dalam bentuk segala permainan dan kecakapan pandu, untuk meningkatkan kesehatan para pemuda. Dalam kegiatan kepanduan ini para pemuda dengan payung kegiatan kesehatan bisa dikaitkan dengan pembinaan disiplin seperti baris-berbaris. Dari kegiatan ini dapat ditumbuhkan semangat termasuk kemudian semangat patriotisme dan nasionalisme, atau cinta tanah air seperti yang dikembangkan di lingkungan Hizbul Wathon.

3. Nasionalisme yang Revolusioner

Sebagai seorang terpelajar Sukarno, muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927). Partai itu bersifat revolusioner, sebelumnya partai itu bernama Algeemene Studie Club. Sukarno memimpin partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1.000 orang.

Sukarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 1927. Pada 28 Oktober 1928 organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Di daerah-daerah munculnya nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama. Mereka terinspirasi oleh para pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta.

4. Volksraad sebagai Wahana Perjuangan

Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan maka dibentuklah fraksi baru dalam volksraad yang bernama Fraksi Nasional, pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi itu diketuai oleh Muhammad Husni Thamrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas usulan Fraksi Nasional itu volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi, bukan pengadilan negeri. Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu menyangkut masalah perbuatan pidana, bukan masalah pelanggaran politik. Jelaslah bahwa gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik.

Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah kesengsaraan rakyat karena situasi ekonomi saat itu sedang mengalami depresi. Menurut Fraksi Nasional lebih baik biaya itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara pengawasan dalam bidang politik semakin diperketat dengan adanya bermacam-macam larangan, seperti larangan berkumpul, pembredelan surat kabar, dan propaganda. Fraksi Nasional juga mendorong anggotanya untuk lebih berperan dalam Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap non-kooperasi.

5. Tamatnya Kemaharajaan Belanda

Ratusan tahun sudah Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan Indonesia, di tanah Hindia Belanda. Secara interen pejuang dan para pemuda yang kemudian berpolitik untuk mewujudkan persatuan guna melawan penjajahan. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Tetapi tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan termasuk melalui Volksraad.

Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Pintu pendidikan dan politik bagi kaum bumiputera, dibuka untuk memberi kesempatan para pejuang kita untuk mengekspresikan strategi perjuangannya secara lebih demokratis, berbeda dari perjuangan masa-masa sebelumnya. Tetapi semua ini tidak dapat berjalan cepat sebagaimana harapan para pejuang pergerakan kebangsaan.

Kekuatan kolonialisme dan imperialisme Belanda tampak masih mampu mengontrol para pejuang kita. Masuknya bumiputera sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum bumiputera diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Namun setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia, yang membukakan wawasan mereka perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda.

Di tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan bergesekan dan beradu dengan roda kolonialisme dan imperialisme, Tuhan Yang Maha Kuasa, telah membuat skenario baru, yakni berkobarnya Perang Dunia II. Perang itu pun dengan cepat menjalar ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara Jepang yang kemudian ikut menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai kebijakan kolonial yang melahirkan kemiskinan dan penderitaan rakyat telah mendapat kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda C.H. van Deventer. Kritik itu mendapat perhatian dari pemerintah Belanda. Kemudian dibuatlah kebijakan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan Politik Etis. Politik etis ini meliputi bidang pendidikan, irigasi/pertanian, dan emigrasi/transmigrasi.

Bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda terpelajar. Mereka adalah golongan baru yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan. Sarana komunikasi dan transportasi adalah hal penting yang menghubungkan para kaum terpelajar untuk membentuk suatu ideologi kebangsaan. Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan, sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan.

Pada perkembangan fase kebangkitan nasional, mulai berkembang berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional baik yang bercorak keagamaan atau yang sekuler, bercorak kedaerahan ataupun yang bersifat nasional, yang kooperatif ataupun yang non-kooperatif, yang pemuda maupun yang wanita, tampaknya belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh untuk sama-sama melawan penjajah. Mereka masih memikirkan bagaimana organisasinya berkembang. Hal ini menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan di antara berbagai organisasi.

Sumpah Pemuda sebagai klimaks agenda dalam Kongres Pemuda II, 28-10-1928 dengan ikrarnya satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, merupakan peristiwa dan sangat penting yang historis-monumental dalam dinamika perjuangan bangsa menuju cita-cita persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna dalam menuju cita-cita Indonesia Merdeka. Nilai-nilai persatuan, jati diri/semangat kebangsaan dan demokrasi merupakan nilai-nilai yang sangat penting artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya, yang secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka sebagai tujuan utama.

B. Saran

Belajar sejarah tentang Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat penting, agar kita mendapat pengetahuan dan pemahaman, bahwa tegaknya kehidupan bangsa Indonesia harus dilandasi persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan sebagai nilai dasar dari Sumpah Pemuda harus terus digelorakan untuk memperkukuh jati diri keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik dan A.B. Lapian. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 5 (Masa Pergerakan Kebangsaan). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Adam, Ahmat. 2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan. Jakarta: Hasta Mitra.

Adam, Cindy. 1984. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Kahin, George Mc. Turnan. 2013. Nasionalisme & Revolusi Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.

Kartodirdjo, Sartono. 2005. Sejak Indische sampai Indonesia. Jakarta: Kompas.

Komandoko, Gamal. 2008. Boedi Oetomo: Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa. Yogyakarta: Medpress.

Miert, Hans van. 2003. Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia (1918-1930). Jakarta: Hasta Mitra.

Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo (1908-1918). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Nasution. 1995. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Noer, Deliar. 1985. Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942). Jakarta: LP3ES.

Simbolon, Parakiti T. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas.

Suhartono. 1994. Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi (1908-1945). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.